PACITAN – Upaya pemberantasan rokok ilegal masih menghadapi tantangan serius. Meski puluhan kali penindakan telah dilakukan, peredaran rokok tanpa pita cukai maupun yang tidak sesuai ketentuan masih ditemukan di pasaran.
Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Madiun, Heru Djatmika, mengakui bahwa jumlah penindakan yang dilakukan petugas belum sepenuhnya mencerminkan kondisi peredaran rokok ilegal di lapangan.
Sepanjang 2026, Bea Cukai Madiun telah melakukan sekitar 48 kali penindakan. Dari operasi tersebut, petugas berhasil mengamankan sekitar 7,5 juta batang rokok ilegal.
Nilai barang yang disita diperkirakan mencapai Rp10 miliar. Sementara potensi penerimaan cukai yang hilang akibat peredaran barang tersebut mencapai sekitar Rp7,5 miliar.
“Peredaran rokok ilegal itu masih ada. Harus kita akui, masih ada,” ungkap Heru.
Menurutnya, angka hasil penindakan tidak bisa dijadikan satu-satunya tolok ukur untuk mengetahui seberapa besar peredaran rokok ilegal. Sebab, masih terdapat kemungkinan produk ilegal yang belum terdeteksi maupun terjangkau pengawasan petugas.
Karena itu, gambaran mengenai peredaran rokok ilegal perlu dilihat secara lebih luas, termasuk dengan mengacu pada hasil survei nasional.
Heru menyebut, berdasarkan survei Universitas Gadjah Mada (UGM) pada 2025, persentase peredaran rokok ilegal diperkirakan mencapai 13 hingga 14 persen.
Angka tersebut masih cukup jauh dari target pimpinan Bea Cukai yang menginginkan tingkat peredaran rokok ilegal dapat ditekan hingga 6 persen.
Kondisi ini menunjukkan bahwa pemberantasan rokok ilegal tidak cukup hanya mengandalkan operasi penindakan. Pengawasan, edukasi masyarakat, serta keterlibatan berbagai pihak diperlukan agar peredaran rokok ilegal dapat ditekan secara berkelanjutan












