PACITAN – Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) Kabupaten Pacitan tahun 2026 untuk bidang kesehatan mencapai Rp8,7 miliar.
Anggaran tersebut diarahkan untuk mendukung peningkatan fasilitas pelayanan kesehatan, khususnya di RSUD dr. Darsono Pacitan.
Dinas Kesehatan (Dinkes) Pacitan memfokuskan penggunaan anggaran untuk pembangunan gedung rawat jalan, pengadaan pendingin ruangan atau AC, serta travelator.
Peningkatan fasilitas tersebut diharapkan dapat memberikan kenyamanan sekaligus mempermudah akses pasien ketika mendapatkan pelayanan kesehatan di rumah sakit.
Selain pembangunan fisik, pemanfaatan DBHCHT juga diarahkan untuk mendukung program kesehatan masyarakat, salah satunya melalui pengadaan Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA).
Penggunaan anggaran tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah mengembalikan manfaat penerimaan cukai kepada masyarakat melalui peningkatan kualitas pelayanan publik.
Namun, keberlanjutan penerimaan cukai juga menghadapi tantangan serius, yakni masih adanya peredaran rokok ilegal.
Pemerintah Kabupaten Pacitan bersama Satpol PP terus melakukan sosialisasi dan pengawasan terhadap peredaran rokok tanpa pita cukai di sejumlah wilayah.
Masyarakat dan pedagang juga diingatkan untuk mengenali ciri-ciri rokok ilegal, mulai dari rokok polos tanpa pita cukai, penggunaan pita cukai bekas, hingga pita cukai yang tidak sesuai peruntukannya.
Peredaran rokok ilegal bukan hanya persoalan pelanggaran hukum, tetapi juga berpotensi mengurangi penerimaan negara dari sektor cukai.
Padahal, sebagian penerimaan tersebut kembali dialokasikan kepada daerah melalui mekanisme DBHCHT untuk mendukung sektor kesehatan, kesejahteraan masyarakat, dan penegakan hukum.
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai, sejumlah pelanggaran terkait barang kena cukai dapat dikenai sanksi pidana maupun denda.
Karena itu, pemberantasan rokok ilegal perlu dilakukan secara berkelanjutan. Penindakan tidak cukup hanya menyasar pedagang eceran, tetapi juga perlu menyentuh jaringan distribusi dan produsen.
Di sisi lain, transparansi penggunaan DBHCHT juga menjadi hal penting. Masyarakat perlu mengetahui besaran anggaran, program yang dibiayai, hingga hasil yang dicapai.
Dengan demikian, manfaat penerimaan cukai tidak hanya terlihat dari besarnya anggaran yang terserap, tetapi juga dari peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan kesejahteraan masyarakat.












