Pacitan – Kubaca.com, Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Pelaksanaan APBD 2024 Kabupaten Pacitan menuai sejumlah catatan kritis dari DPRD setempat. Dalam rapat paripurna penyampaian pandangan umum fraksi, Senin (23/6), dua fraksi Golkar dan Gabungan PKS-Nasdem-PPP secara khusus menyoroti tingginya Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) dan masih rendahnya Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Fraksi Golkar melalui juru bicaranya, Arif Nurman Hidayat, mengungkapkan bahwa SILPA 2024 mencapai Rp 59,18 miliar. Ia menilai angka tersebut mencerminkan anggaran yang tidak terserap secara maksimal dan berpotensi menjadi hak masyarakat yang tertunda pemanfaatannya.
“Seharusnya anggaran itu bisa direalisasikan untuk kebutuhan prioritas seperti pembangunan infrastruktur dan pengentasan kemiskinan,” ujar Arif.
Ia menambahkan, meski sebagian besar SILPA bersifat terikat, namun semestinya bisa direncanakan dengan lebih matang pada anggaran berikutnya. Fraksinya mendorong pemerintah daerah untuk lebih cermat dalam perencanaan belanja, khususnya belanja modal yang memiliki dampak langsung terhadap pertumbuhan ekonomi.
Sementara itu, Fraksi Gabungan PKS-Nasdem-PPP menyoroti rendahnya kemandirian fiskal daerah. Dalam pandangan yang disampaikan juru bicara Bambang Setyabudi, PAD Pacitan tahun ini hanya berkontribusi 12,03 persen dari total pendapatan daerah, yakni sebesar Rp 223,7 miliar.
“Meski melampaui target, tingginya ketergantungan pada dana pusat tetap jadi persoalan serius,” kata Bambang. Ia juga menilai kinerja sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) penghasil PAD masih belum optimal. Bahkan, beberapa pos pendapatan tercatat tak mencapai target.
Sektor pariwisata pun tak luput dari sorotan. Meskipun Pacitan dikenal sebagai destinasi unggulan, kontribusi sektor ini terhadap PAD dinilai belum menunjukkan potensi maksimal. “Kami mempertanyakan mengapa setelah kenaikan retribusi justru pendapatan wisata menurun. Apa strategi konkret ke depan selain digitalisasi tiket?” cetus Bambang. (not)
