PACITAN – Pemerintah Kabupaten Pacitan melalui Dinas Sosial menggelar Sosialisasi dan Bimbingan Teknis (Bimtek) Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) sebagai upaya mewujudkan data yang akurat, mutakhir, terintegrasi, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Kegiatan tersebut berlangsung di Pendopo Kabupaten Pacitan dan dibuka langsung oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Pacitan, Heru Wiwoho, mewakili Bupati Pacitan, Kamis (29/1/2026). Acara ini diikuti oleh organisasi perangkat daerah (OPD) terkait, seluruh camat, kepala desa, serta operator desa se-Kabupaten Pacitan.
Dalam sambutannya, Sekda Heru Wiwoho menegaskan bahwa data yang valid bukan sekadar kebutuhan administratif, melainkan menjadi pondasi utama dalam memastikan penyaluran bantuan sosial dan program intervensi pemerintah berjalan tepat sasaran, adil, serta berdampak nyata bagi masyarakat.
“Pengelolaan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional memerlukan komitmen, sinergi, dan kolaborasi lintas sektor, mulai dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, hingga pemerintah desa dan kelurahan,” ujarnya.
Heru berharap seluruh peserta dapat mengikuti rangkaian sosialisasi dan bimbingan teknis dengan sungguh-sungguh, aktif berdiskusi, serta mampu mengimplementasikan hasil kegiatan sesuai tugas dan fungsi masing-masing.
“Tujuan akhir kegiatan ini agar seluruh peserta memahami konsep DTSEN secara komprehensif, memahami peran masing-masing, serta berperan aktif dalam proses pemutakhiran data mulai dari tingkat desa, kecamatan, hingga OPD terkait, demi mendukung pembangunan dan mewujudkan Pacitan yang semakin sejahtera dan bahagia,” tambahnya.
Sosialisasi dan Bimbingan Teknis DTSEN ini menghadirkan Kepala Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial Kementerian Sosial RI, Joko Widiarto, beserta tim sebagai narasumber. Para peserta dibekali pemahaman teknis terkait pengelolaan, pemutakhiran, serta pemanfaatan data sosial ekonomi nasional sebagai dasar perencanaan dan evaluasi program pembangunan daerah.
Melalui kegiatan ini, Pemerintah Kabupaten Pacitan berharap DTSEN dapat menjadi rujukan utama dalam berbagai kebijakan sosial dan pembangunan sehingga bantuan dan program pemerintah benar-benar menyentuh masyarakat yang membutuhkan.
